Diskursus mengenai moderasi beragama di Indonesia acap kali mengalami stagnasi karena hanya berkutat pada selebrasi kerukunan dan seremoni perdamaian semata. Padahal, realitas sosiologis masyarakat kita hari ini tengah berhadapan dengan pergeseran problem keagamaan yang telah merangsek jauh ke wilayah ekonomi. Budayawan Faisal Kamandobat, menyoroti bahwa ukuran baik dan buruknya seseorang kini sering kali berkelindan dengan realitas apakah ia terjerat utang atau tidak. Fenomena masifnya pinjaman online (pinjol) membuktikan bahwa problem riil umat sejatinya telah melampaui retorika kerukunan antar-iman, menuntut penyelesaian konkret atas tekanan struktural yang mencekik masyarakat kecil.
Tantangan terbesarnya muncul ketika institusi agama direduksi fungsinya menjadi sekadar identitas struktural dan medium perebutan simbol. Di titik ini, narasi agama rentan tergelincir menjadi alat legitimasi bagi elit yang berkolaborasi dengan kepentingan politik, sehingga umat yang berdarah-darah secara ekonomi justru semakin terasing dari para tokoh agama yang duduk nyaman di menara gading institusinya masing-masing.
Komodifikasi dan Reduksi Institusi
Merespons kritik struktural tersebut, Rektor INSIMA, Dr. H. Masngudi, M.E.I., memberikan jangkar filosofis yang mendalam dengan meminjam kerangka ekoteologi Seyyed Hossein Nasr dalam The Encounter of Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man (1968). Dr. Masngudi menegaskan bahwa komodifikasi politik dan ekonomi atas agama hari ini pada dasarnya adalah manifestasi dari krisis spiritual manusia modern yang terputus dari relasi sakral alam semesta. Ketika agama tercerabut dari pijakan ekologis dan sosiologisnya, manusia kehilangan harmoni kosmiknya; memandang umat dan alam bukan lagi sebagai entitas yang sakral, melainkan direduksi menjadi sekadar komoditas untuk perebutan kue kekuasaan politik dan ekonomi elit.
Krisis spiritual manusia modern inilah yang perlahan merusak akar kosmologi Nusantara yang berabad-abad ditopang oleh laku Manjing, Ajur, Ajer—sebuah kesadaran untuk masuk, meremukkan arogansi dogma yang kaku, dan melebur secara harmonis dengan realitas sosial serta ekologi tanpa memicu benturan. Hilangnya laku Manjing, Ajur, Ajer ini terlihat jelas ketika ritus kelembagaan dan forum antar-iman semakin diatur dalam kerangka birokratis-administratif belaka, sebagaimana dikritik melalui pisau analisis sosiolog Émile Durkheim. Kerangka formalistik ini sering kali abai terhadap pembentukan solidaritas komunal yang seharusnya lahir dari empati atas penderitaan bersama.
Menghadapi komodifikasi ini, Romo Bonifasius Abbas, Pr. menawarkan jangkar etis bahwa esensi agama sejatinya berfungsi untuk membentuk pribadi penganutnya. Jika ada oknum yang mempolitisasi agama, maka yang cacat sesungguhnya adalah kepribadian orang tersebut, bukan entitas agamanya. Romo Boni membuktikan prinsip kemanusiaan di atas dogma ini ketika ia berani manjing (menempatkan diri) menembus sekat teologis demi menuntun syahadat bagi seorang pasien muslim yang sakaratul maut di rumah sakit. Tindakan ini merupakan manifes universal kemanusiaan—sejalan dengan kritik Paus terhadap perang politik yang merusak nilai manusia—bahwa empati selalu mampu merespons kebutuhan riil, melampaui batas-batas simbolik.
Pemahaman bahwa teologi harus senantiasa membumi turut ditekankan oleh Ketua FKUB, Fahrurozy, M.Hum. Ia mengingatkan bahwa agama, ketika turun ke bumi, akan selalu terikat erat dengan sosiologi, ekologi, bahkan ekonomi penganutnya. Relasi ekologis ini tergambar gamblang pada imajinasi teologis tentang surga dalam literatur suci yang dideskripsikan dengan pesona sungai-sungai mengalir, sebuah antitesis visual atas lanskap padang pasir di Jazirah Arab. Sementara di alam Nusantara, ekosistem lokal seperti Baturraden telah menyajikan realitas yang secara mandiri melampaui narasi metaforis tersebut. Relasi ekologis ini juga memengaruhi kompleksitas hukum perdagangan Islam di Arab yang lebih rumit dibandingkan hukum pertaniannya, merepresentasikan pengaruh langsung pembagian kerja sosiologis umatnya. Oleh sebab itu, Fahrurozy meminjam epistemologi kerendahan hati Imam Syafi’i—”pendapatmu mungkin benar, tetapi pendapat yang lain belum berarti salah”—sebagai kunci untuk mematikan arogansi doktrinal.
Kontekstualisasi Moderasi Progresif
Berpijak pada rentetan dialektika di atas, moderasi beragama harus segera dikontekstualisasikan menjadi praktik keadilan yang membebaskan. Momentum ini membuka arena diskursif bagi rumpun keilmuan Syariah dan Ekonomi di INSIMA. Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) dan Manajemen Bisnis Syariah (MBS) ditantang merumuskan kerangka kerja kemandirian ekonomi—seperti pengembangan klinik kaligrafi di pesantren atau koperasi komunitas. Sementara Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) memiliki urgensi membedah bagaimana tekanan ekonomi merusak resiliensi institusi keluarga umat, guna menghadirkan advokasi hukum yang berpihak pada keadilan sosial.
Lebih jauh, perlawanan terhadap komodifikasi agama dan krisis literasi digital di tengah masyarakat juga menuntut rekayasa sosial lewat pendidikan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) INSIMA berada di garda terdepan untuk misi ini. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) memikul tugas meredesain kurikulum agar nilai agama tidak sekadar menjadi hafalan doktrinal, melainkan membumi secara ekologis. Di aras fondasi, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) berperan vital menanamkan nalar Manjing, Ajur, Ajer sejak dini untuk membentengi generasi masa depan dari infiltrasi informasi berbalut agama.
Pada akhirnya, toleransi sejati bukanlah sekadar proses pembiaran, melainkan keberanian etis untuk menahan diri, yang semestinya dipelopori oleh pihak yang memegang relasi kuasa paling dominan. Tantangan keberagamaan hari ini menuntut para tokoh agama dan institusi pendidikan untuk berani melangkah turun dari menara gadingnya.
FKUB sebagai wadah pergaulan alami, serta INSIMA sebagai pusat pemikiran progresif, tidak boleh terpaku pada selebrasi kerukunan yang sejatinya sudah hidup di urat nadi bangsa sejak masa lampau. Moderasi harus diredefinisi menjadi instrumen perlawanan terhadap ketertindasan struktural, merespons penderitaan umat secara nyata, dan menempatkan kemandirian ekonomi serta pendidikan yang membebaskan sebagai wujud iman tertinggi abad ini.